Bansos Rp1,6 Miliar Disorot: Pola Pecah Anggaran Dan Vendor Berulang Terindikasi Penyimpangan

Kasatnews.id | Batu Bara — Kembali Publik Disajikan dugaan penyimpangan Pengelolaan anggaran bantuan sosial (bansos) dan belanja barang untuk masyarakat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Batu Bara pada tahun anggaran 2024 senilai 1.6 Miliar.

Berdasarkan Analisis atas data transaksi menunjukkan indikasi kuat adanya pola tidak wajar yang berulang dan terstruktur.

Anggaran Dipecah, Nilai Sama Persis. Temuan mencolok terlihat pada program bantuan masyarakat terdampak inflasi.
Anggaran tercatat dibagi dalam dua tahap dengan nilai identik hingga rupiah terakhir.

Praktik ini diduga sebagai pemecahan paket (split) yang berpotensi Menghindari proses tender terbuka dan Mengarahkan pengadaan kepada pihak tertentu

Vendor berulang tanpa ada Persaingan usaha jadi pertanyaan dari Sejumlah penyedia tercatat muncul berulang dalam berbagai kegiatan berbeda, mulai dari bansos lembaga hingga pengadaan barang.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius, Apakah proses pengadaan benar-benar kompetitif, atau telah diarahkan?

Pengulangan vendor secara konsisten sering menjadi indikator awal dugaan pengkondisian pengadaan. Dan penyaluran Bansos pun Tidak Langsung ke Penerima Indikasi lain yang mengemuka adalah mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang diduga melalui pihak ketiga (vendor).

Padahal, secara prinsip bahwa Bansos seharusnya langsung ke penerima manfaat dan Bukan melalui perantara hingga Skema ini membuka potensi Pemotongan nilai bantuan, Ketidaktepatan sasaran dan Kurangnya transparansi terhadap pendistribusian bantuan tersebut.

Dari Tahapan Anggaran yang dinilai Janggal diantara nya Struktur pembayaran juga dinilai tidak lazim. Nilai tahap awal jauh lebih besar dibanding tahap berikutnya tanpa pola progres kegiatan yang jelas.

Hal ini memunculkan dugaan bahwa Tahapan dibuat untuk kepentingan administratif, bukan kebutuhan riil di lapangan.

Dikonfirmasi Plt Kepala Dinas Sosial Batu Bara Muliadi SE belum mau menjelaskan terkait proses bantuan tersebut hingga berita ini ditayangkan, (5/5/2026).

Perlu diketahui bahwa Ketua BKKKS periodesasi 2021 hingga 2023 dijabat oleh Maya Zahir berdasarkan prosesi pelantikan dan memiliki SK, Sementara pada tahun 2024 masa transisi jabatan Bupati Zahir berakhir dari masa jabatan nya (2024) Bupati dijabat oleh 2 Pj yakni Nizhamul dan Heri Wahyudi hingga belum diketahui siapa Ketua BKKKS Batu Bara.

Berdasarkan hal itu, Potensi Kerugian Daerah Mengintai hingga Total nilai kegiatan yang dianalisis mencapai lebih dari Rp1,6 miliar Dengan pola Anggaran terpecah, Vendor berulang dan Distribusi tidak langsung dan tidak diketahui siapa ketua BKKKS Kab. Batu Bara Periode 2024-2027.

Maka terdapat indikasi potensi kerugian keuangan daerah yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sebab hal ini dinilai bukan sekadar kesalahan Administratif, Jika ini dilihat secara keseluruhan, pola yang muncul tidak berdiri sendiri.

Pengamat kebijakan dan anggaran Batu Bara Ahmad Fatih Sutan menegaskan bahwa pengulangan vendor dan pemecahan paket anggaran merupakan ‘lampu merah’ dalam tata kelola keuangan daerah. ‘Kombinasi antara skema distribusi pihak ketiga dan nilai anggaran yang identik secara presisi menunjukkan adanya potensi moral hazard yang tinggi,’ ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi penuh agar dana bansos senilai Rp1,6 miliar tersebut tidak hanya menjadi bancakan oknum dengan dalih pemenuhan administratif semata.

Langkah ini penting untuk memastikan, apakah bantuan benar-benar sampai ke masyarakat, atau justru terdistorsi dalam prosesnya.

Transparansi Pemerintah Daerah lagi -lagi Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor yang menyentuh masyarakat rentan. Publik kini menunggu kejelasan, Apakah ini hanya kesalahan administratif, atau ada dugaan penyimpangan yang lebih dalam? (Tim/Kasat)