Ampera : Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Dituntut Lebih Terbuka, Responsif, Orientasi Hasil dan Bukan “Pencitraan”

Kasatnews.id | Batu Bara — Kordinator Ampera Cs menanggapi atas menguatnya kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batu Bara, dan ini menjadi sinyal bahwa tuntutan terhadap prinsip good governance tidak lagi dapat dijawab dengan pendekatan administratif dan seremonial semata, Namun lebih tegas dan keras terhadap penegakan hukum atau indikasi “Pembiaran”.

Menurut Kordinator Ampera Ahmad Fatih Sutan saat melakukan diskusi bersama Tim menjelaskan bahwa di tengah harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, sebagian masyarakat menilai masih terdapat ruang evaluasi terhadap efektivitas kebijakan daerah, kualitas pengelolaan anggaran, serta kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang dirasakan secara luas.

Sorotan publik berkembang pada pertanyaan mendasar, apakah mekanisme evaluasi internal pemerintah daerah telah berjalan secara konsisten, objektif, dan berorientasi hasil? Atau justru terdapat persepsi bahwa capaian administratif lebih dominan dibanding ukuran keberhasilan yang dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, Dalam prinsip good governance, keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari intensitas kegiatan seremonial maupun narasi pencapaian semata, melainkan dari transparansi pengambilan keputusan, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan keberanian melakukan koreksi terhadap kinerja yang belum optimal.

Sejumlah aspirasi publik juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya hadir pada ruang publik dan agenda formal, tetapi juga aktif memastikan seluruh OPD bekerja dengan target yang jelas, indikator terukur, dan evaluasi yang terbuka. Kritik yang muncul di ruang publik seharusnya menjadi bahan koreksi dan pembenahan, bukan dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

Apabila kritik dan masukan masyarakat terus berkembang tanpa adanya komunikasi yang terbuka serta tindak lanjut yang nyata, terdapat kekhawatiran akan muncul kejenuhan publik dan penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan daerah, dan pada akhirnya masyarakat memberi label kepada Pemkab hanya sebatas “Pencitraan”.

Masyarakat Kabupaten Batu Bara juga berharap pemerintah pusat melalui fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai kewenangan dapat memberikan perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sehingga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik berjalan lebih efektif.

Harapan publik pada dasarnya sederhana, pemerintahan yang hadir bukan hanya dalam simbol dan seremoni, tetapi dalam kerja yang terukur, pengawasan yang berjalan, evaluasi yang nyata, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Tutup nya dalam menyampaikan harapan masyarakat kepada Pemkab Batu Bara (Tim/Kasat)