SiLPA Rp14,8 Miliar, Utang Rp49,2 Miliar, Ampera Sorot Tata Kelola Keuangan BLUD RSUD Batu Bara TA 2023?

Kasatnews.id | Batu Bara — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2023 membuka sederet persoalan serius dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya pada pengelolaan BLUD RSUD Batu Bara.

Data dalam laporan audit negara tersebut memperlihatkan kondisi fiskal yang memunculkan tanda tanya besar terhadap manajemen kas daerah, pengendalian belanja, hingga pengelolaan kewajiban pemerintah daerah.

BPK mencatat saldo kas Pemerintah Kabupaten Batu Bara per 31 Desember 2023 hanya sebesar Rp10,66 miliar. Namun pada saat bersamaan, total kewajiban yang harus dibayar justru mencapai Rp49,27 miliar.

Artinya, terdapat tekanan kewajiban lebih dari Rp38 miliar dibanding kemampuan kas yang tersedia.

Ironisnya, dalam laporan yang sama juga tercatat SiLPA sebesar Rp14,81 miliar yang bersumber dari DBH Sawit, dana BLUD, dan beberapa pos dana lainnya.

Kontradiksi antara keberadaan SiLPA dengan membengkaknya kewajiban daerah menjadi sorotan tajam, terlebih BPK secara eksplisit menyebut kondisi tersebut menunjukkan “fleksibilitas dan kemampuan pendanaan riil yang sangat rendah.”

Dalam praktik audit pemerintahan, istilah tersebut bukan sekadar catatan administratif biasa. Frasa itu lazim dipakai auditor negara untuk menggambarkan lemahnya kemampuan likuiditas daerah, tingginya tekanan utang, serta rapuhnya kemampuan pendanaan operasional pemerintah.

Utang BLUD Tercatat Ganda, Sistem Akuntansi Dipertanyakan

Sorotan lain muncul pada pencatatan utang BLUD RSUD Batu Bara.

Dalam LHP BPK, Utang BLUD tercatat pada pos Utang Belanja sebesar Rp2,67 miliar. Namun pada pos Utang Jangka Pendek Lainnya kembali muncul Utang BLUD sebesar Rp93 juta.

Munculnya kewajiban dalam dua klasifikasi berbeda memunculkan pertanyaan serius terkait ketertiban pencatatan akuntansi BLUD.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi publik mengenai lemahnya pengendalian administrasi keuangan, ketidakakuratan klasifikasi akun, hingga potensi penyajian laporan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya apabila tidak dijelaskan secara rinci dan terbuka.

Utang Rp36,7 Miliar dan Dugaan Pola “Tunda Bayar”

LHP BPK juga mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya mencapai Rp36,78 miliar yang disebut sebagai sisa kewajiban sampai dengan Tahun 2023.

Besarnya angka tersebut memunculkan dugaan adanya pola tunda bayar dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik pun mempertanyakan:
apakah terdapat pekerjaan atau pengadaan yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan, apakah terdapat belanja yang dipaksakan tanpa dukungan kas memadai, atau apakah terjadi penumpukan kewajiban yang sengaja ditahan agar kondisi APBD terlihat tetap aman secara administratif.

Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka bukan hanya kesehatan fiskal daerah yang terancam, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.

Farmasi RSUD Jadi Titik Rawan

Pengelolaan persediaan farmasi BLUD RSUD Batu Bara juga dinilai menjadi titik paling rawan dalam tata kelola rumah sakit daerah.

Dalam berbagai hasil audit sektor kesehatan di sejumlah daerah, pengelolaan farmasi rumah sakit kerap menjadi titik rawan permasalahan, mulai dari selisih stok obat, obat kedaluwarsa, ketidaksesuaian pencatatan kartu stok, pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, hingga dugaan penggelembungan harga obat.

Karena itu, pengawasan terhadap persediaan farmasi dan pengadaan obat-obatan dinilai perlu dilakukan secara lebih ketat dan transparan.

AMPERA: Ini Alarm Bahaya Pengelolaan Keuangan Daerah

Koordinator AMPERA Ahmad Fatih Sultan menilai temuan dalam LHP BPK Tahun 2023 tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Hal ini disampaikan nya kepada awak media, (28/5/2026).

Menurutnya, kombinasi antara SiLPA, lemahnya kemampuan pendanaan riil, penumpukan utang, dan besarnya kewajiban BLUD menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola fiskal daerah.

“Ketika kewajiban mencapai Rp49 miliar sementara kemampuan pendanaan riil dinilai sangat rendah oleh BPK, maka publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana pengendalian belanja, manajemen kas, dan tata kelola pengadaan dijalankan selama ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti munculnya utang BLUD pada dua klasifikasi berbeda yang dinilai harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Kondisi ini tidak boleh dianggap normal. Pemerintah daerah perlu membuka penjelasan secara rinci agar tidak muncul persepsi adanya kekacauan administrasi keuangan maupun persoalan tata kelola lainnya,” tegasnya

Meski demikian, hingga saat ini temuan dalam LHP BPK tersebut masih bersifat indikatif administratif dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Namun satu hal yang sulit dibantah: laporan audit negara Tahun 2023 memperlihatkan adanya tekanan serius terhadap kondisi fiskal Kabupaten Batu Bara yang patut menjadi perhatian publik. (Tim/Kasat)