Algoritma Dominasi Informasi, Media Lokal Tertekan, Demokrasi Terancam

Kasatnews.id , Batu Bara — Dominasi algoritma media sosial kian menggeser peran media pers dalam kehidupan demokrasi, khususnya di daerah. Media lokal kini menghadapi tekanan serius akibat perubahan pola distribusi informasi yang lebih berpihak pada platform digital.

Fenomena ini semakin nyata di daerah, termasuk di Kabupaten Batu Bara. Pemerintah kabupaten dinilai lebih mengutamakan kolaborasi dengan konten kreator dibandingkan media pers lokal dalam menyampaikan informasi publik.

“Hal ini dinilai sengaja dipelihara atau pembiaran”

Kondisi tersebut membuat sejumlah media lokal “gigit jari”. Selain kehilangan peluang kerja sama, peran mereka sebagai penyampai informasi yang terverifikasi dan berimbang juga semakin terpinggirkan.
Pemerintah daerah cenderung menjadikan media sosial sebagai saluran utama komunikasi. Namun tanpa proses jurnalistik yang ketat, informasi yang disampaikan berpotensi menjadi satu arah dan minim kontrol.

Di sisi lain, algoritma bekerja berdasarkan tingkat interaksi, bukan akurasi. Konten sensasional lebih mudah viral, membuka ruang luas bagi disinformasi dan memperkuat polarisasi di tengah masyarakat.

Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam ekosistem informasi. Demokrasi di tingkat daerah dinilai mulai menunjukkan keberpihakan, di mana distribusi informasi tidak lagi merata dan independensi media semakin tergerus.

“Jika media pers tidak lagi dilibatkan, maka fungsi kontrol terhadap pemerintah ikut melemah,” ujar seorang pengamat media.

Dampaknya tidak hanya pada menurunnya kualitas informasi publik, tetapi juga pada keberlangsungan media pers lokal yang selama ini menjadi salah satu pilar demokrasi.

Pengamat menilai, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan informasi yang serius dan memperlihatkan wajah baru relasi kekuasaan di daerah.

Diperlukan langkah tegas dari pemerintah dan legislatif, mulai dari regulasi transparansi algoritma, perlindungan media lokal, hingga penguatan literasi digital masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga keseimbangan dengan melibatkan media pers dalam komunikasi publik, bukan sepenuhnya bergantung pada kekuatan algoritma.

Tanpa intervensi yang tepat, dominasi algoritma tidak hanya mengubah lanskap media, tetapi juga berpotensi mengikis kualitas demokrasi secara nyata.(red)