AMAK Batu Bara Soroti Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Perforator di Bapenda Batu Bara Tahun 2024?

Kasatnews.id , Batu Bara – Dugaan praktik korupsi dalam pengadaan 1 unit mesin perforator merk PIMMA di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batubara menjadi sorotan sejumlah aktivis dan masyarakat.

Pasalnya, Pengadaan perforator 1 unit merk PIMMA di bandrol seharga Rp. 82.831.499,00 oleh penyedia barang dan jasa CV JAYA SEKAWAN ABADI pada Badan Pendapatan Daerah T. A 2024 mendapat tanggapan keras dari Aktivis Masyarakt Anti Korupsi (AMAK) Kab. Batu Bara Erizal.

Pengadaan yang tercantum dalam laporan pengadaan BMD aset tetap tahun 2024 ini diduga tidak sesuai dengan harga pasar dan semangat integritas pemerintahan yang bersih.

Menurut dokumen yang beredar pengadaan mesin perforator tersebut dibandrol sebesar Rp. 82.831.499,00 yang dinilai sangat tidak wajar.

Sementara berdasarkan informasi dari platform e-commerce Tokopedia harga yang dipasarkan untuk mesin perforator merk PIMMA TP 200 elektrik tidak melebihi dari 60.000 per unit, sebuah angka yang jauh dari nilai ke keadaan resmi tersebut.

Aktivis Masyarakat Anti Korupsi Kab. Batu Bara Erizal menegaskan bahwa pengadaan ini menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta melanggar semangat anti korupsi yang diusung oleh pemerintah.

AMAK Batu Bara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan audit investigatif guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini.

Ketika dikonfirmasi, Plt Bapenda Dr Mei Linda Suryati S.Stp. M. Ap tidak mau membuka ruang akses informasi kepada awak media ini, Jumat (5/12/2025).

Selain itu sikap pejabat publik yang terkesan enggan terbuka dan cenderung menghindari wartawan turut menjadi catatan, langkah ini dinilai dapat menghambat proses transparansi serta membuka peluang terjadinya praktek korupsi dan penyimpangan lainnya.

Ketidakterbukaan pejabat dapat mencederai kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan.

Dugaan korupsi pengadaan ini bukanlah kasus tunggal, banyak kasus serupa yang diduga melibatkan penyimpangan anggaran dan belum diproses secara hukum.

oleh karena itu AMAK Batu Bara mendesak pihak terkait termasuk APH dan BPKP serta Pemkab Batu Bara untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bapenda dan OPD terkait.

” Kami mendesak penegak hukum dan pemerintah daerah untuk transparan dan bertindak tegas terhadap praktik penyimpangan. Jangan biarkan korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.” Pungkas Ketua AMAK Batu Bara Erizal

Lebih lanjut, ketua AMAK Batu Bara Erizal meminta pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk segera melakukan klarifikasi dan memberikan transparansi mengenai proses pengadaan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan sesuai aturan.

(Tim/Kasat)