TPA Overload, Pengadaan Tanah Lama Dipertanyakan: Relokasi Baru atau Jejak
Kembali Jadi Sorotan, Kadisbudparpora Batu Bara Diduga Melawan Hukum?
Kasatnews.id | Batu Bara – Dikonfirmasi ulang Kadis Budparpora Batu Bara Drs Sapri MM terkait sejumlah penyelenggaraan kegiatan dalam perencanaan satu tahun mata anggaran di Disbudparpora Batu Bara sebagaimana tertera dalam register SP2D T. A 2022 sebesar rp. 9.203.886.098,00 masih memilih bungkam?
Kini HP nya pun ikut bungkam alias padam hingga di hubungi media ini tidak dapat untuk kordinasi dan konfirmasi dugaan tindakan melawan hukum atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah, Kamis (5/9/2024).
Sebab dari anggaran yang di gunakan Disbudparpora pada T. A 2022 diduga ada tindakan upaya melawan hukum dengan cara merekayasa laporan penggunaan keuangan dan merekayasa sejumlah kegiatan yang tidak dapat di percayai kebenaran nya.
Masih menurut data register SP2D satu (1) tahun mata anggaran kegiatan Dinas Budparpora Batu Bara menjadi temuan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2022 dengan rekomendasi tidak dapat dipercayai kebenarannya.
Untuk itu, penggunaan anggaran keuangan daerah (APBD) secara transparansi perlu di lampirkan Disbudparpora T. A 2022 sebagai representasi kegiatan dengan bersamaan kebenaran implementasi laporan keuangan dari badan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Tertera dalam hasil pemeriksaan keuangan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada anggaran terhadap belanja barang jasa Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 404.280.097.066,00 dengan realisasi sebesar Rp. 393.896.81 1.129,22 atau 97,43% dari anggaran APBD.
Kemudian dari seluruh jumlah anggaran yang direalisasikan pada Disporabudpar sebesar Rp. 5.276.517.025,00 dengan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja pada Disporabudpar banyak menemukan permasalahan dalam penggunaan anggaran.
Masih menurut hasil LHP BPKP Provinsi Sumatera Utara T. A 2022 atas temuan yang bermasalah yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan nya pada Dinas Disbudparpora Batu Bara diantaranya;
1). Pembayaran honorarium penceramah agama dalam rangka HUT Batu Bara yang ke 16.
2). Realisasi belanja pemeliharaan speed boat/jet ski yang tidak sesuai dengan kenyataan nya.
3). Realisasi belanja perlengkapan Dinas Disbudparpora untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
4). Pembayaran honor Panitia, tenaga kebersihan, perlengkapan, pembaca doa dan pembawa acara.
Dari sekian kegiatan selama satu (1) tahun mata anggaran Disbudparpora yang menjadi sorotan dan asumsi publik yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebagai mana anggaran satu (1) tahun mata anggaran Disbudparpora Batu Bara sebesar rp. 9.203.886.098,00, Sedangkan yang di periksa BPKP Provinsi Sumatera Utara pada T. A 2022 hanya terdeteksi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.276.517.025,00?
Dalam hal ini, diminta inspektorat daerah seharusnya memberi rekomendasi kepada pihak APH (Aparat Penegak Hukum) selayaknya dan pantas menjemput “bola” dengan segala kewenangnya sebagai satu kesatuan Pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan transparansi penggunaan, pengelolaan anggaran keuangan negara/daerah yang berasal dari pajak rakyat tersebut guna proses secara peraturan perundang-undangan dan Norma Hukum yang berlaku di NKRI.
(Tim/Kasat)
