Dituding Tidak Menghargai Dewan, Pj Bupati Tapteng Tegaskan RDP Tidak Akan Pernah Terjadi

Kasatnews.id, Tapteng – Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Sugeng Riyanta merespons keras pernyataan Ketua DPRD Tapteng.

Pernyataan Khairul Kiyedi Pasaribu yang menyebutkan bahwa Pj Bupati Tapteng tidak menghargai DPRD Tapteng sebagai Lembaga Legislatif, disebabkan tidak memberikan izin kepada dinas terkait untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) meski undangan RDP sudah beberapa kali dilayangkan oleh pihak DPRD Tapteng.

Bahkan, Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta dengan tegas menyatakan bahwa RDP antara legislatif dan eksekutif tidak akan pernah terjadi sebelum Ketua DPRD Tapteng menyampaikan permintaan maafnya.

“Sebelum Ketua DPRD meminta maaf kepada ASN dan rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah atas aksi premanismenya di Aula Dinas Kesehatan pada tanggal 22 Desember 2023 yang sungguh melanggar etika dan moralitas sebagai penyelenggara negara, tidak pernah akan terjadi RDP antara DPRD dan eksekutif,” tegas Sugeng Riyanta kepada wartawan, pada Rabu 24 Januari 2024 sore.

“Saya tunggu komitmen Ketua DPRD untuk menempatkan hukum dan moralitas sebagai nilai utama dalam relasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Sugeng Riyanta.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu dalam pernyataannya menyesalkan sikap Pj Bupati Tapteng Sugeng Riyanta yang dianggap tidak menghargai DPRD Tapteng sebagai Lembaga Legislatif.

Hal tersebut disebabkan beberapa kali undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan oleh DPRD tidak kunjung dihadiri oleh dinas terkait Pemkab Tapteng.

Padahal, pihak DPRD Tapteng sudah tiga kali melayang surat undangan untuk RDP dengan sejumlah OPD. Diantaranya soal pemecatan sejumlah kepala lingkungan, dan pemecatan sopir ambulans Puskesmas Pinangsori.

Bahkan DPRD Tapteng juga sudah melayangkan surat ke Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta untuk menghadirkan para pihak terkait yang diundang RDP.

Namun tidak satupun RDP yang terlaksana karena para pihak terkait dari Pemkab Tapteng tidak hadir memenuhi undangan.

Sementara RDP terkait pemecatan sopir ambulans Puskesmas Pinangsori yang dijadwalkan hari ini, Rabu 24 Januari 2024 pagi juga tidak terlaksana karena pihak dinas terkait tidak hadir memenuhi undangan RDP.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Tapteng, Khairul Kiyedi Pasaribu berang dan menganggap Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta tidak lagi menghargai Lembaga DPRD.

“Rencana RDP hari ini juga tidak dihadiri, Plh Sekda hanya menjawab melalui telepon bahwa Pj Bupati Tapteng masih berada di Jakarta. Sudah tiga kali undangan RDP tidak dihadiri, ini Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta tidak lagi menghargai Lembaga DPRD,” ujar Khairul Kiyedi Pasaribu kepada media, Rabu siang.

Menurut Khairul Kiyedi, pemecatan ketiga kepling dan sopir ambulans itu terkesan politis dan menjadi polemik di tengah masyarakat, sehingga DPRD perlu melakukan RDP untuk meminta penjelasan dari dinas terkait.

“Kalau memang tidak ada unsur politisnya kenapa tidak ditanggapi undangan RDP, ini ada apa? Hal ini menguatkan dugaan saya bahwa Pj Bupati Sugeng Riyanta merupakan tim sukses salah satu parpol di Tapteng,” cetus Kiyedi.

“Kami juga mempertanyakan netralitas yang digaungkan Pj Bupati Tapteng, jangan cuma omong doang. Apakah Pj Bupati ini lari dari tanggung jawab, jangan pengecut dan pecundang, jangan seperti serigala berbulu domba, jentelmen saja supaya masyarakat tahu masalah pemecatan kepling dan sopir ambulansnya ini yang sebenarnya. Kami juga minta Mendagri melihat jelas permasalahan ini, jangan seperti mata pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegas Khairul Kiyedi Pasaribu mengakhiri.(R/Jam)