FPKS DPRD Sumut Tolak Istilah “Marketplace Guru”, Hendro Susanto : Guru Bukan Barang

Kasatnews.id, Medan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menyiapkan satu platform marketplace untuk guru. Platform itu rencananya akan diimplementasikan pada 2024.

Platform tersebut merupakan basis data dengan dukungan teknologi untuk semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah. Guru akan lebih mudah mendapat tempat mengajar.

Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PKS dapil Sumut 12 Binjai-Langkat, Hendro Susanto tak sepakat jika nama platform yang akan dibuat itu disebut sebagai marketplace guru. Sebab menurut Hendro Susanto, guru bukanlah barang, dan istilah marketplace sangat erat dengan barang.

Disebutkan, .marketplace guru merupakan wacana dari Menteri Pendidikan ini akan segera dikaji. “Fraksi PKS DPRD Sumut masih mengkaji kelebihan dan kekurangan dari wacana tersebut, yang dikemukakan oleh Pak Menteri Pendidikan,” ungkap Hendro Susanto, selaku Anggota Komisi E DPRD Sumut, Fraksi PKS dapil Binjai-Langkat.

Selain itu belum menjadi sebuah kebijakan yang diputuskan bersama antara Kementerian dan DPR-RI, namun sudah membuat resah para guru GTT di Sumut. “Kami menerima masukan dan pesan melalui wa, instagram kami dari para guru GTT di Provinsi Sumut, yang tampaknya keberatan akan rencana diatas,”kata Hendro legislator muda yang dekat dengan warga.

“Menurut hemat saya, jika sebuah kebijakan mau diambil, maka jangan terburu buru, libatkan semua pihak, termasuk guru guru honorer yang mengabdi sekian tahun bahkan puluhan tahun. Libatkan guru GTT yang tersebar di Indonesia, termasuk yang di provinsi Sumatera Utara,”imbuh Hendro Susanto.

Dia berharap jangan sampai kebijakan dibuat berbenturan dengan regulasi dan aturan pemerintah yang lainnya. “Jadi Fraksi PKS DPRD Sumut masih mengkajinya secara komprehensif, secara menyeluruh. Kami akan melibatkan para guru honorer, GTT provsu untuk membahasnya secara bersama,”ujarnya.

Sebab bagi PKS, yang terpenting adalah menemukan formula yang tepat untuk mengangkat para guru honorer menjadi P3K, bahkan kalau bisa semuanya di permanenkan sebagai ASN guru, dengan masa ngajar dan pengabdian yang sudah diatas 5 tahun. “Itu kami setuju,”ungkap Gendro dengan penuh semangat.

“Karena kami menemukan celah kelemahan sementara ini dari rencana kebijakan marketplace guru yakni berpotensi merugikan para guru honorer, guru GTT,”imbuh Hendro.

Dikatakan, jika rencana kebijakan marketplace berpotensi merugikan, maka kita akan berkoordinasi dengan pimpinan Fraksi PKS DPR RI dan pimpinan Komisi X DPR RI, untuk menolaknya. (Jml)