Memegang Kendali Terhadap Rasio Kesadaran Beragama
Kasatnews.id , Jakarta – Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan dan keyakinan seseorang untuk mencurahkan pengabdiannya kepada Tuhan Yang Mahakuasa melalui tata kaidah yang berhubungan terhadap pergaulan manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya.
Agama berisi tentang aturan peribadatan dan kitab suci yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Karena, setiap agama pastilah mempunyai maksud dan arah tertentu untuk menjadikan penganutnya lebih terarah dan bahagia. Sehingga agama sekaligus merupakan sebuah sistem nilai yang memuat berbagai konsepsi mengenai konstruksi realitas hidup, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memberikan pemahaman serta menafsirkan dunia sekitar.
Sedangkan Keyakinan atau kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh sekelompok komunitas manusia yang memahami dan menyimpulkan bahwa mereka telah mencapai kebenaran dan tujuan kebenaran itu sendiri. Walau didalam kerangka suatu keyakinan banyak yang menyandingkannya dengan konsepsi agama, namun hal itu tidak menyurutkan penganutnya untuk dalam mencapai hakekat kebenaran itu sendiri.
Hal itu dapat dilihat dari rangkaian ritual dan spiritual mereka yang merupakan bukti nyata bahwa keyakinan yang mereka pertahankan merupakan satu potensi kekuatan bathin yang tertanam didalam diri setiap pengamalnya. Walau dalam hal simbol-simbol keyakinan itu berbeda terhadap sumber kebenaran, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan atau apapun namanya.
Namun keberadaan dua aspek keyakinan ini, menjadi pasangan setiap masyarakat, sebab sangat sedikit orang yang tidak beridentitas agama atau berpegangan kepada tali keyakinan sebagai sumber untuk menemukan kebenaran yang dijalaninya. Akan tetapi, patut disadari bahwa mereka yang berasal dari keyakinan budaya masih tergolong jarang ditemui khususnya dalam posisinya sebagai pengurus partai politik.
Berbeda dengan mereka yang beragama, acapkali mereka mudah ditemukan pada setiap partai, bahkan terdapat partai-partai yang justru berbasiskan kekuatan agama sebagai ideologinya. Walau banyak dari kalangan masyarakat yang menuding bahwa agama merusak tatanan politik atau sebaliknya politik yang disinyalir merusak sendi-sendi keagamaan.
Sejarah dunia pun banyak mencatat tentang keberadaan oposisi dalam dunia politik sebagai penentang kekuasaan sebuah pemerintahan. Cara yang digunakan pun hampir sama yaitu mengajak jemaahnya untuk menjadi penentang terhadap kebijakan penguasa dijajaran pemerintahan itu sendiri, termasuk pada forum dewan perwakilan rakyat dan lembaga lainnya. Mereka sengaja mengkritik dan menolak pendapat, rencana serta program, atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa dengan menyebut dirinya atas nama rakyat. Dimana mereka mengusung nilai konsep, bentuk, cara, dan alat sebagai oposisi yang bervariasi akan tetapi tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah demi mewujudkan kepentingan bersama, termasuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Jika pada sejarah dahulu kala, terdapat catatan dari sosok para nabi dan rosul yang membawa ajaran agama, serta dicatatkan sebagai tangan Tuhan untuk melawan tangan-tangan penguasa yang Dzalim, sebut saja kisah Nabi Musa melawan Firaun, kisah Isa putra Maryam melawan Raja Herodes, kisah Khrisna melawan raja Kamsa, kisah Sidharta Gautama membawa ajaran Budha atau kisah-kisah lain yang begitu heroik untuk membela rakyatnya, maka keberadaan oposisi agama tidaklah sama dengan para nabi dan rosul tersebut. Konsep teologis yang sarat dengan dogma-dogma keagamaan itu sengaja mereka suntikkan untuk dikaitkan dengan narasi-narasi politik guna membius fanatisme pengikutnya guna memberikan efek keuntungan bagi pelaku politisasi agama tersebut dalam melanggengkan tipu muslihatnya.
Masyarakat begitu muak dengan arogansi politik yang begitu eksklusif untuk menjauh dari tangan-tangan masyarakat pemilihnya, akankah agama yang terafiliasi dengan partai politik akan mengalami hal yang sama, dimana tercampurnya aksi politik yang ditunggangi agama atau sebaliknya aksi agama yang ditunggangi kepentingan politik pada akhirnya menjauhkan umat terhadap eksistensi kecintaan serta ikatan rasa persaudaraan seagamanya. Tentu hal ini pantas untuk dicermati dan dievaluasi secara seksama, jangan sampai masyarakat ikut membenci agamanya hanya karena terlalu dekatnya hubungan agama tersebut dengan politik yang sering disebut kotor dan menyimpang. Apalagi terhadap partai-partai agama yang justru semakin memperkuat dugaan bahwa mereka masuk ke dalam wilayah preseden buruk tersebut.
Sistem kendali atas moralitas masyarakat yang semestinya mencerminkan kepada aspek ketauhidan, kini berubah kepada tujuan kekuasaan serta melihat persoalan demokrasi yang seharusnya sebagai tatanan berbangsa dan bernegara, mereka sengaja isukan atas masuknya liberalisme ke dalam dunia politik hingga menyengsarakan rakyat. Wujud yang digambarkan pun semakin tak terbatas, pembahasan yang semestinya sarat akan ajakan ritual dan spiritual untuk menerapkan rukun-rukun keimanan, kini dihantarkan pada norma sosial, politik dan ekonomi yang disandingkan kepada perspektif politik kekuasaan. Dimana pemerintah digambarkan sebagai pihak yang mempertahankan kapitalisme melalui oligarki kekuasaan yang dimilikinya.
Sistem demokrasi sesungguhnya mendatangkan celah bagi kehadiran oposisi politik, mereka tidak saja datang dari partai yang terkalahkan, namun pintu itu juga digunakan oleh Kaum proletar yang merupakan kelas pekerja dimana mereka hanya menjual tenaganya saja sebagai upah pekerja tanpa meraih keuntungan apapun, sementara lawannya adalah kaum kapitalis yang memiliki peran penting, terutama dalam masyarakat industri yang berada di posisi atas dalam hierarki sosial. Sementara kaum agama pun sibuk menyuarakan agar umatnya melawan kapitalisme yang menyerakahi seluruh kekayaan negara dan Komunisme yang semestinya diartikan distribusi kesejahteraan pun mereka anggap sebagai lawan disebabkan fahamnya yang bertentangan dengan sila ketuhanan didalam ideologi Pancasila.
Penulis : Andi Salim
Editor : Aswat
