Jangan Memilih Capres Didasari Pada Pendapat Ulama Berpolitik

Kasatnews.id , Jakarta – Politik adalah suatu tindakan yang sarat akan pemikiran yang pragmatisme meskipun harus diakui pula bahwa ada garis-garis idealisme yang mengikat bagi kalangan tertentu untuk tetap mempermanenkan guratan benang merah atas berlakunya Ideologi bernegara hingga pada akhirnya warga bangsa ini tetap memasuki lorong persatuan yang dimungkinkan itu sebagai pegangan dalam ikatan ke Kebhinekaan bangsa ini entah bertahan sampai kapan. Sebab bagaimana pun politik pragmatisme akan tetap menjadikan sarana politik sebagai celah untuk mencapai keuntungan dan solusi kepentingan sesaat, bahkan adakalanya bersifat pribadi atau kelompok pula. Maka menjadi tak heran jika banyak dugaan kalau Pemimpin yang dihasilkan melalui politik pragmatisme akan menghasilkan pemimpin sarat dengan asumsi transaksional yang cenderung menjadi liberal.

Defisit penerapan atas wawasan demokrasi yang ideal sepertinya sengaja dibiarkan. Layaknya Lembaga KPK yang semula hanya Lembaga Ad hoc kini seolah-olah dipermanenkan secara terus-menerus tanpa mau lagi melihat fungsi dan pencapaiannya yang semakin landai bahkan terkesan nihil prestasi. Alih-alih bukannya bersikukuh untuk mengembalikan tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian, negara ini malah sibuk melengkapi pengawasan yang semakin overlap dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK yang disebutnya tanpa pengawasan sehingga hanya melaporkan sepak terjangnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa saja. Inilah citra konstitusi dimana masyarakat semakin kurang respect pada cara-cara pemikiran negarawan bangsa ini yang terkesan dilandasi pada gagasan yang dangkal hingga mengambil solusi pragmatis atas maraknya korupsi di tanah air.

Bukan pula salah Jokowi jika saat ini Indonesia semakin menggantungkan ketersediaan pangan dalam negeri dari berbagai import demi 277 juta yang harus mengisi perutnya paling tidak 2 kali dalam sehari sekaligus agar jargon pemenuhan 4 sehat dan 5 sempurna tetap terus dipertahankan. Sebab, pencanangan program pertanian harus dikupas secara tuntas dari segenap elemen yang menjadi ukuran keberhasilan program-program pokok pertanian yang bukan sekedar ketersediaan lahan semata, melainkan tata kelola pupuk, bibit yang produktif serta ketersediaan air yang memadai. Apalagi perubahan iklim saat ini pun ikut menyumbang keragu-raguan bila terjadinya kemungkinan gagal panen justru pasca musim tanam baru dimulai. Rezim lama terkesan begitu gagal dalam merespon berbagai kemungkinan-kemungkinan ini terjadi hingga masa jokowi tak ubahnya membenahi proses hulu dan hilir yang terlihat sangat amburadul.

Maka tak heran kalau pembangunan embung dan waduk diberbagai daerah pun terlihat menjadi prioritas utama, walau pada sisi yang berbeda program smart farming dan Food Estate terus ditunggu keberhasilannya. Namun mengatasi persoalan swasembada pangan bukanlah perkara sepele yang bisa dianggap semudah membalikkan telapak tangan dari terlanjurnya profesi mereka yang selama ini menjadi petani, namun kini banyak diantara mereka telah berpindah sebagai pekerja di bidang jasa atau tenaga harian lepas, bahkan banyak pula yang terkonsentrasi dipabrik-pabrik yang menjadi tempat mereka bekerja saat ini. Apalagi Harga pokok produksi sebagai ancang-ancang untuk menentukan harga jual pun masih selalu kalah bersaing dengan barang import meski dipasaran lokal dimana mereka sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Tentu saja momok itu menjadi kekhawatiran bagi setiap petani lokal untuk kembali menekuni bidang yang satu ini.

Pembangunan infrastruktur demi mengejar akselerasi sebagai upaya bagi naiknya kompetensi nasional diberbagai bidang khususnya pertanian pun diartikan sebagai cara pemerintah yang keliru, padahal tersedianya embung, waduk, dermaga, pelabuhan dan sarana jalan lintas provinsi dan kabupaten / kota, penambahan ruas jalan tol diberbagai daerah dan Airport, sebenarnya agar memangkas jalur-jalur yang selama ini menghambat produktivitas rakyat guna mengejar ketertinggalan di semua bidang, khususnya tentu demi mengamankan ketersediaan kebutuhan pangan rakyat yang bersifat mendesak. Termasuk kesempatan usaha rakyat dibalik value investasi PMA dan PMDN yang sesungguhnya menjadi harapan bagi tersedianya SDM yang saat ini masih absen untuk ikut berproduktivitas terhadap kebangkitan perekonomian nasional disebabkan tingkat angka pengangguran yang relatif masih tinggi yang tersebar diberbagai wilayah.

Jika hal yang diatas semata-mata membicarakan pangan dengan segala tetek-bengeknya, maka lain lagi dengan peluang bagi upaya pemerintah untuk menambah pendapatannya dari sisi kontrak karya pertambangan dengan berbagai perusahaan lokal mau pun asing. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Perusahaan tambang di Indonesia memang bermacam jenisnya. Dimana ada yang kepemilikan saham tersebut sepenuhnya milik pemerintah, namun ada pula sebagian dimiliki swasta yang melakukan kerjasama kepemilikan dengan pihak asing. Oleh karenanya kontrak karya atau sekarang dikenal dengan sebutan izin usaha pertambangan menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah guna menopang APBN kita yang selama ini bersandar pada kekuatan pendapatan pajak semata.

Akan tetapi penggalian potensi pada sektor ini tidak pernah diupload ke publik, bahkan pada era orde baru, hal ini cenderung ditutup-tutupi, sedangkan pada masa SBY pun tak berbeda jauh keadaannya. Pada era Jokowi, bukan saja Indonesia telah merebut saham-saham perusahaan yang selama ini menguasai pertambangan besar nasional, namun disamping itu program hilirisasi mineral pun menjadi celah lompatan bangsa ini untuk sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah lebih dahulu maju di kontestasi ekonomi dunia. Inilah citra Presiden yang belum pernah ada sebelumnya. Bahwa Soekarno selaku Presiden pada masa tonggak pendirian bangsa ini memang tidak bisa masyarakat pungkiri. Namun sosok pembangunannya tentu harus di isi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi berbeda dengan cara kerja yang berbeda pula. Termasuk pasca berakhirnya era Jokowi adalah figur yang harus mampu memaksimalkan apa yang telah dibangun jokowi sebagai landasan take off indonesia ke depan.

Jika sudah sejelas ini, untuk apa lagi mendengarkan masukan-masukan dalam hal memilih seorang capres 2024 nantinya. Apalagi sekedar mendengarnya melalui syiar politik identitas yang memecah belah bangsa ini. Termasuk mendengarkan para ulama-ulama yang terjun ke dunia politik hingga dirinya sibuk mencari keuntungan pribadi dibalik kendali sikap loyalitas para pengikutnya yang terlanjur percaya dengan ketokohannya. Pada akhirnya idealisme politik masyarakat berada pada tangan masing-masing masyarakat yang saat ini memiliki hak memilih dan dipilih. Berfungsinya idealisme politik masyarakat tentu menjadi salah satu potensi kemajuan dan naiknya kualitas demokrasi negeri ini dikemudian hari. Sehingga independensi berpikir dan memutuskan pilihannya menjadi citra politik personal yang tidak lagi mudah terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain. Apalagi sekedar rayuan uang receh yang sama sekali gak berarti.

Penulis : Andi Salim