Presiden Jokowi Gelar Ratas, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Final !
Kasatnews.id , BOGOR – Presiden Jokowi gelar rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah Menteri, Panglima dan Kapolri untuk membahas secara detail persiapan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024, pembahasan tersebut di laksanakan di Istana Negara, Bogor (10/4/2022).
Dalam penyampaian nya, Jokowi mengatakan, ” Pertama Saya minta untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pemilu dan Pilkada telah ditetapkan, Semua sudah jelas dan kita sudah tahu bahwa bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Ini perlu di jelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi situasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden yang berkaitan dengan soal 3 periode tersebut. Tegas Jokowi
Kerena jelas kita semua sepakat pemilu serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada di bulan November 2024, dan sudah jelas semuanya, tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di pertengahan bulan Juni 2022, dan itu sudah dimulai karena ketentuan undang-undang nya 20 bulan sebelum pemungutan suara pemilu memang sudah dimulai kesiapan -kesiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
Dan yang kedua, pada 12 April 2022 nanti, KPU dan Bawaslu untuk periode 2022 hingga 2027 akan kita Lantik dan segera akan mempersiapkan perhelatan pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan pemilu Pilkada yang kita belum punya pengalaman serentak agar persiapan betul-betul matang nantinya. Ungkap Jokowi
Ketiga, ” Kita akan persipkan penyelesaian payung hukum atau regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024, dan saya minta Menkopolhukam untuk berkomunikasi yang intens dengan DPR RI serta KPU, sehingga perencanaan programnya bisa direncanakan secara detail dan sedetail mungkin. sehingga regulasi yang ada disusun dengan baik agar tidak menjadi multi tafsir yang bisa menimbulkan perselisihan di lapangan.
Yang keempat harus segera di putuskan alokasi dana baik melalui APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu Pilkada serentak 2024, kemarin sudah saya perkirakan alokasi dana Pemilu dan Pilkada serentak mencapai 110,4 triliun, untuk KPU sebesar 76,6 triliun dan Bawaslu nya sebesar 33,8 trilun, dan ini saya minta untuk dikalkulasikan lagi penggunaan alokasi dana APBN ataupun APBD yang akan dipersiapkan bertahap.
Kelima kita juga harus menyiapkan pejabat Gubernur pejabat Bupati pejabat walikota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini, ada 101 daerah yang harus kita siapkan, kerena ada 7 gubernur 76 Bupati dan 18 walikota yang akan mengisi jabatan sementara, Saya minta untuk seleksi figur-figur pejabat daerah ini untuk dilakukan dengan baik hingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kafabel dan memiliki jiwa leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah dan situasi ekonomi global yang tidak gampang, agar nanti nya persiapan pemilu dan pilkada serentak agar betul-betul bisa berjalan dengan baik.
Diakhir pidatonya, Jokowi menegaskan kepada para Menteri, Kapolri dan Panglima dalam rangka menjelang kontestasi politik yang suhu nya memang hangat dan itu biasa terjadi dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
” Saya minta jangan sampai ada masyarakat yang terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat, oleh sebab itu saya minta para Menteri, Panglima dan Kapolri untuk melakukan edukasi dan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat dan juga kepada para kontestan agar jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas, isu politik sara, sebagaimana kita memiliki pengalaman pemilu sebelum nya dan kita tidak mau itu terjadi lagi di tahun 2024 nanti.” Pungkasnya
Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
(As)
