Menko Polkam Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik — Ini Kata Dia Langsung dari Video

Kasatnews.id , Jakarta – Dalam video yang diunggah melalui kanal resmi (YouTube) acara dialog yang berlangsung (Rabu, 4/2/2026), Djamari Chaniago menyampaikan secara tegas.

Acara yang diikuti oleh pemimpin redaksi dan perwakilan dari berbagai media nasional — termasuk LKBN Antara, TVRI, RRI, TV One, iNews TV, Metro TV, Kompas TV, Detik.com, Jawa Pos Group, Kumparan, dan lainnya — berlangsung hangat.

Para pemred menyambut baik keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan membahas pentingnya komunikasi dua arah demi menciptakan ruang publik yang sehat dan akurat dalam pemberitaan

“Kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap berjalan di koridor yang benar. Tidak ada negara yang runtuh karena kritik, justru banyak yang menjadi kuat karena berani mendengar.” Ujar Menkopolkam Djamari Chaniago

Kutipan tersebut diambil dari dialog bersama para pemimpin redaksi media massa nasional, dan diperkuat oleh pernyataannya di hadapan awak media bahwa pemerintah siap menerima masukan, termasuk kritik tajam yang disampaikan oleh media maupun publik.

Alasan Politik di Balik Pernyataan Ini
Pernyataan Djamari muncul di tengah arahan strategis kabinet Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu stabilitas politik dan komunikasi publik sebagai prioritas utama.

Pemerintah mencermati arus informasi yang semakin cepat beredar di masyarakat, sementara politik identitas dan hoaks menjadi ancaman nyata bagi ketahanan sosial-politik.

Dengan menegaskan keterbukaan terhadap kritik, pemerintah ingin menciptakan narasi publik yang menempatkan negara sebagai mitra dialogis media, bukan sebagai pihak yang antikritik.

Langkah ini juga dimaknai sebagai usaha pembentuk citra bahwa negara tidak takut dibuka pada evaluasi publik, terutama di era di mana media memiliki pengaruh kuat terhadap opini masyarakat.

DAMPAK TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Pernyataan Menko Polkam mendapat sambutan positif dari sejumlah pemimpin media yang hadir, yang melihatnya sebagai langkah memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan media untuk menciptakan pemberitaan yang akurat dan sehat. Namun pengamat media menyebut pernyataan tersebut memiliki implikasi ganda.

Dinilai dari sisi Positif, Bisa memperkuat hubungan pemerintah–pers dan meminimalkan ketegangan ketika media mengangkat isu sensitif.

Sedangkan dari sisi Negatif, Dalam konteks politik yang lebih luas, pernyataan terbuka terhadap kritik perlu dibarengi dengan tindakan konkret — misalnya tidak ada intimidasi terhadap jurnalis atau tekanan terhadap media kritis — agar tetap konsisten dengan prinsip kebebasan pers.

Kritik semata tanpa mekanisme perlindungan bisa hanya menjadi retorika tanpa substansi nyata yang menjamin media bebas dari tekanan politik atau hukum.

Pakar komunikasi politik menilai, dalam situasi di mana wacana nasional sering dipengaruhi oleh dinamika politik tingkat tinggi, setiap pernyataan pejabat tinggi seperti Menko Polkam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga punya dampak terhadap iklim kebebasan pers dan ruang publik demokratis di Indonesia.

Pertemuan itu ditutup dengan komitmen bersama agar terus menjalin dialog rutin antara pemerintah dan media sebagai upaya memperkuat demokrasi dan ketahanan nasional di tengah dinamika informasi yang berubah cepat.

(Tim/Kasat)