HPN 2026 Banten, Regulasi: OPD Perlu Perkuat Konsep Kemitraan Iklan Pemerintah dengan Media

Kasatnews.id , Serang – Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten harus dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat konsep kemitraan iklan dan publikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan media massa.

Kemitraan tersebut diarahkan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan, layanan masyarakat, serta kebijakan strategis secara transparan dan akuntabel.

Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat saat mengikuti acara Puncak Peringatan HPN 2026 di Banten, Serang (9/2/2026).

Beliau menegaskan bahwa, “Sekarang ini semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya (income) menurun. Dari mana income-nya? Dari iklan. Iklan larinya ke media sosial,” ujar Komaruddin.

Lebih lanjut Prof. Komaruddin Hidayat menilai bahwa ketimpangan distribusi pendapatan iklan digital menjadi persoalan struktural yang harus mendapat perhatian serius, termasuk dari pemerintah.

Sementara itu, Komitmen Pemerintah daerah dalam menyikapi kerja sama publikasi dan iklan diharapkan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas anggaran, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan pers yang memiliki legalitas dan memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan.

HPN 2026 yang digelar di Banten menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pers, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan disrupsi informasi. Melalui kemitraan yang sehat dan beretika, pemerintah diharapkan dapat membuka informasi publik yang akan disampaikan secara akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain mendukung suksesnya penyelenggaraan HPN, insan Pers berharap konsep kemitraan iklan ini juga diproyeksikan menjadi bagian dari strategi komunikasi jangka panjang dengan pemerintah daerah dalam membangun partisipasi publik serta memperkuat literasi media di tengah masyarakat.

(Tim/Kasat)