Pengadaan Obat Rp234 Juta di Dinas Perikanan Batu Bara Disorot, di Duga Paket di Pecah?

Kasatnews.id – Batu Bara | Redaksi Media Kasatnews.id, 30 Desember 2025 secara resmi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Antoni Ritonga SP cq. Kepala Bidang Peternakan drh Riandy, terkait temuan dugaan penyimpangan pengadaan obat-obatan Tahun Anggaran 2024 yang dinilai berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sampai berita ini ditayangkan, redaksi media kasatnews.id belum mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan. (30/12/2025).

Berdasarkan data SP2D, tercatat dua kali pembayaran pengadaan obat-obatan dalam waktu berdekatan, yakni 15 November dan 25 November 2024, dengan total nilai mencapai Rp234.857.000. Nilai tersebut melewati ambang batas pengadaan langsung dan secara normatif wajib melalui mekanisme tender/lelang.

Pengadaan obat obatan lainnya terindikasi Mark-Up harga dan Over – Specification Dinas di antara nya Obat-obatan veteriner (vitamin, antiparasit, analgesik, vaksin) yang memiliki harga pasar relatif stabil dan mudah diverifikasi.

Dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut, Perlu diuji kewajaran harga satuan dan menelusuri kesesuaian jumlah dengan populasi ternak sasaran yang ter “Asumsi” tanpa dokumentasi distribusi dan laporan pemakaian, hal ini diduga sangat rawan terjadi mark-up, fiktif, atau penggelembungan volume.

Fakta lainnya, pengadaan tersebut dipisah ke dalam dua SP2D, dilakukan dalam bulan yang sama, jenis barang sejenis, serta diterima oleh orang yang sama, yakni TIA IRMAYANI. Kondisi ini memunculkan indikasi kuat pemecahan paket (split procurement) untuk menghindari proses tender.

Tak hanya itu, meskipun daftar jenis obat terlihat berbeda, secara fungsi medis dan program kerja terdapat potensi tumpang tindih, seperti pengadaan multivitamin, obat injeksi, antiparasit, hingga vaksin yang seharusnya dapat direncanakan dalam satu paket kebutuhan terpadu.

Redaksi juga menyoroti legalitas penerima pembayaran, mempertanyakan apakah yang bersangkutan merupakan penyedia resmi berbadan hukum dan memiliki izin penyaluran obat hewan, mengingat pembayaran dilakukan dua kali tanpa kompetisi terbuka.

Atas temuan tersebut, Redaksi Media Kasatnews.id meminta klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara guna memastikan tidak terjadi pemecahan paket pengadaan dan tidak ada tumpang tindih atau pengadaan obat berlebihan guna memastikan rencana dan rancangan program Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara yang terukur dari program efektif dan efisien anggaran.

Selain itu, Redaksi Media kasatnews.id juga menyoroti kewajaran harga dan volume obat serta Legalitas penyedia serta penggunaan anggaran negara/daerah yang tidak dapat diyakini kebenaran nya.

Redaksi menegaskan, apabila klarifikasi tidak diberikan secara transparan, maka temuan ini akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui audit investigatif APIP/Inspektorat dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Langkah konfirmasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, agar pengelolaan keuangan negara/daerah berjalan akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.

(Tim/Kasat)