Dugaan Penyimpangan Dana DAU SG Disbudparpora Batu Bara: Dana Prioritas Pelayanan Publik 100 Juta Disulap Jadi Hibah ASKAB PSSI

Kasatnews.id, Batu Bara – Aroma dugaan penyimpangan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG) Tahun Anggaran 2024 kian menyengat di Kabupaten Batu Bara.

Pasalnya anggaran yang sejatinya diperuntukkan bagi pelayanan prioritas publik, justru diduga “dipelintir” menjadi hibah untuk ASKAB PSSI Batu Bara senilai Rp100 juta.

Dugaan ini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat dan aktivis kontrol anggaran Kab. Batu Bara Erizal dkk.

Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), BKAD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diduga berperan memuluskan pengalihan dana tersebut.

“DAU SG itu bukan dana bebas. Ada aturan ketat peruntukan. Kalau dialihkan menjadi hibah, ini patut diduga kuat sebagai penyimpangan anggaran,” tegas salah satu pengamat kebijakan dan anggaran Batu Bara

Berdasarkan penelusuran awal, DAU SG memiliki mandat spesifik dari pemerintah pusat untuk mendukung layanan prioritas, bukan untuk hibah organisasi.

Namun, dalam praktiknya, anggaran tersebut diduga tetap dicairkan meski bertentangan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Publik pun mempertanyakan peran BKAD dan TAPD yang seharusnya menjadi benteng terakhir pengawasan fiskal daerah. Alih-alih mencegah, keduanya justru disinyalir ikut membuka jalan hingga dana tersebut lolos penganggaran dan pencairan.

“Kalau ini dibiarkan, DAU SG bisa jadi bancakan baru. Hari ini Rp100 juta, besok bisa lebih besar,” ujar aktivis anggaran dengan nada geram.

Kini sorotan tajam tertuju pada APH, Masyarakat menunggu langkah tegas dan cepat untuk membongkar apakah dugaan ini sekadar pelanggaran administrasi, atau sudah masuk ranah pidana korupsi.

Transparansi atau penegakan hukum akan menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di Batu Bara.

Dilayangkan surat konfirmasi elektronik kepada pihak terkait yaitu, Disbudparpora, BKAD, TAPD melalui pesan WA belum menjawab secara resmi hingga berita ditayangkan, dan redaksi media ini masih menunggu hak jawab dari pihak yang bersangkutan, Sabtu (17/1/2026).

(Tim/Kasat)