TPA Overload, Pengadaan Tanah Lama Dipertanyakan: Relokasi Baru atau Jejak
BPK RI Diminta Proses PDTT Anggaran Dinas Peternakan dan Perkebunan T. A 2021 Milyaran Diduga Mangkrak dan Fiktif?
Kasatnews.id | Batu Bara – Terkait proses pemeriksaan keuangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang meliputi di dua (2) kegiatan yaitu anggaran refocusing dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)/Nasional T. A 2021 dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengelolaan keuangan Negara/Daerah Kab. Batu Bara dipertanyakan. Sebab terdapat di salah satu OPD yakni Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk merealisasikan sejumlah kegiatan pekerjaan yang tidak dapat diyakini kebenaran nya.
Dari sejumlah kegiatan mulai perencanaan, pelaksanan, dan pemeriksaan di Dinas Peternakan dan Perkebunan diduga merugikan keuangan negara/daerah dan ekonomi rakyat milyaran rupiah seperti tidak tersentuh dan atau pembiaran dari pemeriksaan dan penindakan penyalahgunaan dalam jabatan.
Datangnya desakan pemeriksaan dari masyarakat Batu Bara yang harus dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau instansi pemeriksa lainnya yang berwenang untuk memberi asupan informasi publik terintegritas,akuntable dan transparan terhadap kebenaran realisasi anggaran tersebut.
Dari hasil investigasi penelusuran di lapangan bahwa terdapat kegiatan pekerjaan Dinas Peternakan dan Perkebunan yang tidak dapat di percayai kebenaran nya yakni diduga Mangkrak dan “Fiktif” dari sejumlah kegiatan pekerjaan tersebut, seperti dugaan Markup pengadaan barang dan jasa serta diduga kuat di beberapa kegiatan di difktifkan oleh pejabat Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagaimana tertera table refocusing T. A 2021 di antaranya :
Program Refocusing Tahun Anggaran 2021 Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp. 3,375,000,000,00 diantaranya sebagai berikut :
1. Bantuan Bibit Ternak Bebek : 200,000,000 : 10,690,957,00.
2. Bantuan Bibit Lembu Betina : 150,000,000,00.
3. Bantuan Alat pengolahan Pupuk : 200,000,000,00.
4. Bantuan ternak domba betina : 200,000,000
5. Bantuan ternak domba jantan : 50,000,000 6. Obat obatan ternak domba 30,000,000
7. Mesin penetas telur ayam (65 unit x 3.000.000) = 195,000,000
8. Bantuan Kandang Ayam untuk kelompok Peternakan – Kec. Lima Puluh : 200,000,000 – 9. Bantuan Kandang Ayam untuk kelompok Peternakan – Kec. Air Putih : 200,000,000
10. Bantuan Kandang Ayam untuk kelompok Peternakan – Kec. Nibung Hangus 200,000,000
11. Bantuan sarana perlengkapan ternak ayam 3 Kelompok : 200,000,000
12. Bantuan sumur bor utk peternak ayam 3 unit : 150,000,000
13. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Lima Puluh 50,000,000
14. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Datuk Lima Puluh 50,000,000
15. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec.Datuk Tanah Datar 50,000,000
16. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Datuk Lima Puluh Pesisir 50,000,000
17. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Talawi 50,000,000
18. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Laut Tador 50,000,000
19. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Medang Deras 50,000,000
19. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Sei Suka 50,000,000
20. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Sei Balai 50,000,000
21. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Air Putih 50,000,000
22. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Nibung Hangus 50,000,000
23. Bantuan Pembuatan kios utk penjualan daging ternak Kec. Tanjung Tiram 50,000,000
24. Bantuan Pembuatan Bank Pakan Ternak Kec.Sei Balai 200,000,000
25. Bantuan Pembuatan Bank Pakan Ternak Kec.Sei Suka 200,000,000
26. Bantuan Pembuatan Bank Pakan Ternak Kec.Laut Tador 200,000,000
27. Bantuan Bibit pakan ternak odot dan perlengkapan 200,000,000
Disisi lain, sumber dana Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)/Nasional T. A 2021 Dinas Peternakan dan Perkebunan merealisasikan sejumlah anggaran sebesar Rp. 3.388.523.187,00. diantara kegiatan nya memberi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian rp. 2.599.429.867,00 serta untuk pengendalian penyedian benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak sebesar rp. 789.093.320,00.
Untuk itu, Media ini coba menelusuri kebenaran terhadap program refocusing T. A 2021 dan Program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED)/Nasional T. A 2021 Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan mengkonfirmasi Pejabat Dinas yang diketahui berwenang saat itu Drh. Emmy Oftimi M.Si sebagai pejabat pengelola anggaran Refocusing T. A 2021 dan PED/N T. A 2021, Namun tidak memberikan pelayanan yang dinilai tidak beretika.
Pasalnya, saat awak media ini mengkonfirmasi pejabat yang berwenang mengelola anggaran program refocusing dan program PED/N T. A 2021 di talian HP nya 0821 6301 1***, Selasa (15/4/2925) sebelum nya bersedia untuk dimintai keteranganya, Namun setelah awak media ini menyamperin datang di Kantor dimana ianya bertugas saat ini tidak dapat di hubungi atau di jumpai, Setelah menunggu hingga 1 jam lebih pejabat tersebut tidak kunjung di temui. Al hasil awak media ini pulang meninggalkan kantor tersebut dengan kecewa.
Setelah pulang, baru lah Pejabat tersebut (*drh Emmy Oftimi S.Mi) memberikan informasi bahwa dirinya berada di kantor dan tidak mendengar panggilan telepon dengan alasan tidak mendengarnya.
Untuk diketahui bahwa drh. Emmy Oftimi M.Si saat ini bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Batu Bara sebagai Kabid UKM di Dinas tersebut.
Menurut sejumlah aktivis Batu Bara tergabung mengatasnamakan Aliansi ” Batu Bara Bersih-Bersih” Ismail cs akan menyurati pihak BPKP /BPK RI dan instansi terkait pemeriksaan penggunaan keuangan negara/daerah untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) investigatif dengan melampirkan data, draf table dokumen serta bukti agar pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana yang merugikan keuangan negara dan ekonomi rakyat.
Kemudian aktivis Aliansi Batu Bara bersih-bersih Ismail cs juga mendesak agar BPK membuka ruang informasi publik yang terintegritas, berdasarkan regulasi pada Pasal 3 PBPK 2/2017 jo. Pasal 20 UU 15/2004 ditegaskan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat terkait juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan dokumen pendukung kemudian mempublikasikan pandangan opini atas pemeriksaan keuangan daerah Batu Bara T. A 2021.
(Tim/Kasat)
