Polda Sumut Dinilai Lamban Proses Laporan Pemalsuan Dokumen Hingga Bertahun 

Kasatnews.id, Medan- Polda Sumut dinilai lamban memproses laporan polisi dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu berupa surat keterangan lahir yang diterbitkan dari salah satu klinik di daerah Medan, tepatnya di Kampung Baru.

Laporan Polisi itu tertuang pada LP/B/835/VI/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara, tanggal 02 Juni 2025 atas nama pelapor Marlina Simatupang.

“Nah, surat ini kemudian diduga diterbitkan dengan cara dipalsukan sekitar tahun 90, 95-96 begitu ya. Jadi, surat ini diduga dipergunakan untuk mengurus surat keterangan lahir, akte kelahiran di Dinas Kependudukan sehingga dari yang semula itu anak ini adalah anak yang sebetulnya notabenennya itu bukan anak kandung, karena ada pemalsuan surat keterangan lahir itu kemudian statusnya menjadi anak kandung. Secara administrasi pemerintahan, kemudian surat ini dipergunakan untuk menerbitkan surat akte kelahiran dan selanjutnya akte kelahiran ini digunakan menjadi apa, dasar dia masuk ke dalam kartu keluarga,” ujar Kuasa Hukum MS, Hendri Samosir SH kepada wartawan, Senin (9/11/2026) di Medan.

Selanjutnya, dijelaskan Hendri si terlapor menjadi ahli waris ternyata itu juga kemudian digunakan untuk menguasai dan memindahkan hak-hak waris itu.

“Jadi yang kami laporkan itu adalah atas nama inisialnya ya, NM.  Kemudian ini sudah kami laporkan tahun lalu, tahun lalu sekitar tanggal 16, tanggal 2 Juni 2025 di Polda Sumatera Utara dan sudah ditangani oleh unit Subdit II, ini unitnya ini saya agak sedikit kurang hafal ya. Jadi penyidiknya itu atas nama Maspan Naibaho. Nah, kami berharap sebetulnya proses ini, penyelidikan ini bisa berlangsung dengan transparan dan nanti hari Kamis, hari Kamis sekitar tanggal 12 kalau nggak salah ya, itu terlapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan di Polda Sumut. Jadi, kira-kira gambarannya seperti itu, kalau ada yang mau didalami mungkin boleh ditanyakan supaya penjelasannya bisa ini, lebih komprehensif,” imbuhnya.

Dijelaskannya, jadi, setelah dilaporkan tanggal 2 Juni 2025, itu pelapornya sudah diperiksa atas nama Marlina Simatupang. Lalu kemudian pihak dari klinik, jadi pimpinan klinik yang pada tahun 95 itu memimpin itu sudah juga dimintai keterangan dan sudah ada surat semacam surat pernyataan bahwa mereka pihak klinik tidak pernah menerbitkan surat keterangan lahir itu.

Jadi memang banyak harta-harta warisan dari kakek neneknya, opungnya berpindah tangan, beralih oleh karena surat keterangan lahir palsu ini.

“Jadi klien kami merasa dirugikan,” tegasnya.

Ia membeberlan NM ini pada tahun sekitar 1995-an, orang tuanya memang datang ke klinik di Kampung Baru untuk melahirkan, bersalin di sana. Nah, datang malam hari, setelah lahiran, jadi nggak sempat minta identitas orang tuanya, orang tua kandung ya, tidak sempat terima identitas orang tua kandung. Pagi-pagi-nya orang tua kandungnya ini sudah tidak ada di klinik. Artinya anaknya ditinggalkan di situ.

“Jadi anak yang ditinggalkan inilah yang kemudian oleh pemilik klinik ini ditawarkan kepada yang apa saudara dari pelapor, saudara pelapor ya, itu untuk dirawat, dititip untuk dirawat. Nah, dengan catatan, apabila nanti orang tua daripada anak ini sewaktu-waktu datang ke klinik untuk mengambil anaknya, maka pihak dari saudara dari pelapor ini bersedia mengembalikan anak itu. Tetapi, pada faktanya, sampai hari ini orang tua yang pernah melahirkan NMS ini, itu tidak pernah kembali untuk menanyakan anaknya. Jadi seperti itu, jadi kalau orang tuanya tidak pernah tahu. Nah, kalau saudara dari pelapor ini, itu sebetulnya orang tua angkat. Tapi, berhubung karena ada terbit surat keterangan lahir dari klinik yang oleh pihak klinik itu diklaim secara tegas mereka tidak pernah menerbitkan, alias mereka tidak bertanggung jawab dan mereka berani mengatakan bahwasanya memang betul bahwa anak itu tidak dilahirkan oleh saudara dari pelapor ini,” katanya.

Lanjutnya, karena mereka tahu betul yang melaporkan, apa yang melahirkan itu memang adalah seorang wanita yang identitasnya tidak diketahui pada saat itu datang urgen mau melahirkan, setelah anaknya lahir, pagi-pagi benar sudah enggak ada. Jadi anaknya ditinggalkan di situ. Jadi ini sebetulnya dirawat, tetapi oleh karena terbit surat keterangan lahir klinik itu, maka jadi statusnya seolah-olah menjadi anak kandung.

“Nah, itu yang kemudian merugikan klien kami, Marlina Simatupang, karena status yang keadaannya tidak sesuai ini atau palsu ini, diduga palsu ini, kemudian merugikan dari dari sisi itu. Sebetulnya tidak ada hubungan secara kekerabatan dengan anak ini, tetapi seluruh harta warisan peninggalan orang tua dan di atasnya, nenek kakek mereka, itu kemudian oleh karena administrasi yang yang diduga palsu ini, kemudian akhirnya secara legal itu akhirnya beralih ke sana. Itu yang ingin diuji melalui laporan polisi ini. Jadi laporan pidana ini pengin menguji surat yang diduga palsu ini, surat yang diduga palsu itu berupa keadaan yang tidak benar, keadaan yang tidak benar seperti apa? Keadaan yang menyatakan bahwasanya dia anak kandung, itu mau diuji,” sebutnya.

Ditambahkannya, diduga pemalsuan surat dokumen berkaitan dengan tanda tangan, stempel dari klinik yang oleh klinik sendiri sudah dinyatakan bahwasanya mereka tidak pernah menandatangani dan mencap stempel itu.

Hal tersebut sedang diuji melalui lewat proses pidana ini. Jadi karena perkara ini sudah setahun jalannya juga terkesan lambat, maka dari pihak penasihat hukum bersama dengan keluarga mencoba membawa ini ke ranah publik, supaya setidaknya ada kontrol sosial juga di dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini.

“Jadi hari Kamis pihak terlapor akan diperiksa, dimintai keterangannya. Informasi terakhir dari dari Subdit II itu seperti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan SIK dikonfirmasi awak media via Whatsaap pada Senin (9/11/2026) terkait Polda Sumut diduga lamban memproses laporan pemalsuan dokumen bertahun, mengatakan laporkan aja ke Kapolda Sumut. (MRH)