Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sumut Desak APH Tangkap Cabup Tapteng Masinton Pasaribu

Kasatnews id, Medan – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara meminta aparat penegak hukum menangkap calon bupati (Cabup) Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu yang juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan. Sebab dirinya terduga pelaku pelecehan dan penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Camelia Neneng Susanty.

Hal ini disampaikan Himpunan Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara saat berunjukrasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (8/11/2024) terkait Masinton Pasaribu yang merupakan Calon Bupati Tapanuli Tengah yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan dan pelecehan terhadap Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Camelia Neneng Susanty Sinurat.

Hal ini terungkap saat Camelia Neneng Susanty bersama dengan Kuasa Hukumnya, Ferdinand Simorangkir SH MH mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Perempuan di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dalam orasinya, Mahasiswa juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk segera memeriksa laporan polisi LP/2795/X/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara terkait tindak pidana penganiayaan terhadap Camelia Neneng Susanty.

Selain itu, Himpunan Mahasiswa Pemuda Sumatera Utara juga mendesak Kapolda untuk membentuk tim guna mempercepat penanganan dugaan kasus pelecehan tersebut.

“Kami juga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumatera Utara turut serta memantau sekaligus mengatasi dugaan kasus pelecehan terhadap perempuan di provinsi ini,” beber Koordinator Aksi Baikal.

Sementara itu, aksi belasan Massa ini diterima oleh Anggota DPRD Sumatera Utara Loso Mena dan Ajie Karim.
Dihadapan para pengunjuk rasa, Loso mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan segera ditindaklanjuti, begitu pimpinan dan seluruh alat kelengkapan dewan disahkan.

“Aspirasi adik-adik Mahasiswa kita terima dan akan menjadi bahan kita untuk segera ditindaklanjuti begitu pimpinan dewan beserta alat kelengkapan sudah disahkan. Sampai saat ini DPRD Sumatera Utara belum mengerahkan alat kelengkapan dewan dan pimpinan. Masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi mohon bersabar dan akan kita tindaklanjuti begitu sudah disahkan,” papar Loso.(jam)