Subsidi Harus Dihentikan, Sebab Hanya Solusi Pragmatisme

Kasatnews.id , Jakarta – Subsidi adalah program exception case. Oleh karena sifatnya yang memang bukan permanan, maka semestinya program ini tidak boleh berlanjut secara terus menerus. Anggaran subsidi semestinya memang diturunkan dari ketergantungannya terhadap beban langsung keuangan negara. Ada pun upaya pemerintah terhadap pengamanan daya beli masyarakat yang dirasakan reguler hanya disalurkan melalui sektor kementerian sosial bagi kalangan masyarakat yang sepenuhnya ditanggung negara bagi kalangan lansia yang sekiranya tidak lagi berkemampuan untuk diberdayakan. Namun bagi kalangan miskin yang masih muda oleh karena sempitnya lapangan pekerjaan yang nenyebabkan mereka tidak bekerja, maka bantuan yang mereka terima tentu pun sifatnya berbeda bahkan kriteria bantuan yang diterimanya bisa dilakukan dalam bentuk bantuan modal kerja atau hal-hal lain guna diberdayakan.

Termasuk ketersediaan jenis UMKM baru guna mensupport pengembangan home industri atau menambah lapangan kerja baru dengan membangun kemitraan usaha dengan pihak swasta dan BUMN dengan cara menanamkan modal bagi keikutsertaan kepemilikan saham pemerintah terhadap perusahaan swasta dan BUMN. Sehingga kalangan yang masih bisa diberdayakan ini tidak perlu sepenuhnya bergantung terhadap subsidi pemerintah. Sedangkan kebijakan lain terhadap hal itu bisa dilakukan pemerintah dengan memberikan suku bunga yang rendah, pinjaman dalam bentuk fasilitas tanah dan gedung, serta hal-hal lain yang mengakomodir pihak tertentu dengan landasan upah yang sesuai terhadap kelayakan hidup dari skala usaha apapun demi upaya penghapusan kebijakan subsidi ini yang tidak boleh menjadi andalan pemerintah dimasa yang akan datang.

Ketika masyarakat mendengar kata subsidi, tentu dalam pemikiran mereka adalah bantuan pemerintah terhadap apa yang akan diberikan negara dalam hal ini pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, baik subsidi yang diberikan secara langsung seperti Bantuan Langsung Tunai, atau pun tak langsung seperti subsidi BBM dan sejenisnya. Sebab jika kita menyimak penjelasan dari para ahli, pengertian subsidi adalah bentuk pembayaran uang tunai atau sejenisnya yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada badan usaha negara maupun rumah tangga atau individu dimana Pemberian bantuan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan daya beli masyarakat pada umumnya. Cara ini sering bersifat mendesak sebagai kebijakan pragmatisme dari gagalnya sektor-sektor pengaman masyarakat yang dirasakan mempengaruhi naiknya angka kemiskinan jika dibiarkan.

Keadaan ini sering disebabkan imbas oleh situasi luar negeri yang menyebabkan naiknya harga hingga berujung pada kelangkaan barang yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karenanya tak jarang kondisi ini memicu inflasi tinggi dan pada gilirannya membutuhkan bantuan kebijakan pemerintah demi menggelontorkan paket pengamanan subsidi ini sebagai strategi bantalan sosial. Angka yang di pasok terhadap nilai pengamanan daya beli ini bahkan tidak sedikit, nilainya bisa semakin jauh melampaui angka tertinggi dari sektor yang selama ini diketahui publik seperti bidang pendidikan yang menyerap lebih dari 20 persen. Padahal besaran yang diterima sektor Pendidikan yang secara rutin dipatok diangka tersebut pun tidak berbanding lurus dengan pencapaian yang ditimbulkannya. Sehingga kebijakan pemerintah terkesan lebay oleh karena anggaran yang rutin saja masih terkesan kedodoran dalam melihat dampak yang terukur atas realitas mahalnya biaya pendidikan saat ini.

Padahal, dari minimnya evaluasi terhadap sektor yang melekat terhadap masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dipantau. Apalagi kaitannya terhadap penggunaan anggaran negara guna melihat dampaknya yang terukur bagi situasi masyarakat, tentu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Dua persoalan ini acap kali membebani rakyat dari berbagai sektor lain yang sama sulitnya diungkapkan secara keseluruhan atas legal standingnya selaku pelaksana anggaran negara yang dikangkanginya. Tingginya rasio anggaran negara pada sektor ini dirasakan menjadi percuma tanpa pengawasan dan hasil yang tepat sasaran terhadap apa yang didambakan oleh masyarakat pada akhirnya. Buktinya, setiap pendaftaran siswa baru selalu saja terjadi pungli terhadap berbagai aturan hingga mematok uang pangkal siluman dengan angka yang tidak sedikit. Termasuk penanganan BPJS kesehatan yang tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Kritik bukanlah sesuatu yang tak pernah disampaikan, bahkan gagasan demi perubahan strategi anggaran acap kali dilontarkan agar mendatangkan perbaikan terus disampaikan masyarakat. Sebab bagaimana pun kritik adalah respon berupa penilaian objektif dan seimbang mengenai suatu hal. Dimana kritik masyarakat kerap disuarakan dalam menanggapi semua pernyataan pemerintah, baik opini, kebijakan, dan sebagainya, walau dari banyaknya kritik masyarakat itu tak jarang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan pemerintah pula. Catatan berbagai penerapan subsidi ini sering disindir sebagai citra yang buruk bagi siklus management pengelolaan negara yang dianggap solusi cawe-cawe pemerintah atas gagalnya berbagai program keseluruhan yang semestinya menciptakan imunitas ketahanan. Sehingga efek dominonya tidak berdampak pada tingginya akumulasi inflasi secara global yang berdampak terhempasnya masyarakat pada garis kemiskinan.

Berbagai kebijakan pemerintah selalu tidak berkutik ketika disandingkan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS. walau eksport disuarakan meningkat dari waktu ke waktu. Namun dibalik posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2023 yang disebutkan tetap tinggi sebesar 144,2 miliar dolar AS hanya mampu membiayai import selama 6,4 bulan saja. Belum lagi dibebani terhadap pembayaran utang luar negeri pemerintah secara bersamaan. Padahal, cadangan devisa memiliki peran penting dalam mengurangi fluktuasi nilai tukar dan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Sebab pengaruh cadangan devisa merupakan alat untuk meningkatkan fluktuasi nilai tukar sekaligus melonggarkan pembiayaan impor dari keterbatasan produksi dalam negeri terhadap kebutuhan peralatan dan mesin-mesin produksi lainnya yang tidak tersedia didalam negeri. Bagaimana mungkin masyarakat akan meningkatkan kreatifitas dan produktifitasnya hanya dengan mengandalkan perlengkapan dan peralatannya seadanya secara terus menerus.

Pernah terjadi isu sanering dimasa pemerintahan SBY yang menampakkan betapa frustasinya pemerintah dalam merespon nilai tukar rupiah yang terus tinggi saat itu. Walau Indonesia pernah tercatat melakukan kebijakan sanering ini sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1959, tahun 1959 dan tahun 1965. Dimana tujuan sanering adalah untuk menekan laju inflasi yang semakin tinggi, mengendalikan harga barang, sekaligus meningkatkan nilai mata uang, namun kebijakan ini bukanlah solusi dari rangkaian siklus yang pada akhirnya disandarkan diluar manajement kepatutan dalam pengelolaan suatu pemerintahan. Oleh karena dampaknya yang bersifat langsung kearah turunnya daya beli masyarakat dari caranya memenggal nilai rupaih. Mengutip dari situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (26/11/2021), sanering diartikan sebagai pemotongan daya beli masyarakat melalui pemangkasan nilai mata uang. Dengan adanya sanering daya beli masyarakat menurun karena nilai uang yang dimiliki berkurang, walau harga barang tetap normal. Apakah cara ini akan diambil sebagai langkah pemerintahan sekarang pada akhirnya, dibalik permainan subsidi yang tak kunjung usai.

Penulis : Andi Salim