“Perang” Gubsu-Wagubsu Makin Terbuka, Edy Beri Sinyal Tantang Ijeck di Pilgubsu
Kasatnews.id, Medan – Perang atau perpecahan antara Gubsu Edy Rahmayadi dengan Wagubsu Musa Rajeckshah, sepertinya makin terbuka dan terang-terangan diperlihatkan ke publik. Hal itu terungkap saat Gubsu Edy Rahmayadi terkesan memperlihatkan sikap emosional dan kemarahannya di sela-sela rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, Senin (22/5/2023).
Rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berakhir pada sekitar pukul 22.00 wib, dipimpin secara bergantian oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan para wakil ketua diantaranya Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani. Berdasarkan pantauan dan informasi diperoleh kalangan wartawan di gedung dewan, pihak Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubsu Akhir Tahun Angaran 2022 semula telah membacakan dan menyampaikan hasil temuan mereka saat sidang paripurna dimulai pagi hari.
“Namun terpaksa kita (Pansus) kembali membacakan ulang di paripurna, disebabkan banyaknya interupsi yang meminta agar laporan pansus dibacakan saat ada kehadiran gubernur. Sehingga paripurna diskor dan dimulai kembali sekitar pukul 14.00 wib, dengan menghadirkan gubernur,”kata Ketua Pansus LKPJ, Berkat Kurniawan Laoli menjawab wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (23/5/2023).
Sehingga saat paripurna kembali dibuka sekitar pukul 14.40 wib dengan dihadiri langsung Gubsu Edy Rahmayadi, Pansus LKPJ kembali menyampaikan dN membacakan laporannya secara terbuka. Usai pansus menyampaikan laporannya, dilanjutkan dengan agenda penyampaian tanggapan masing-masing fraksi di DPRD Sumut.
Pada agenda pemandangan fraksi tersebutlah dinilai menjadi pemicu membuat emosi Gubsu Edy Rahmayadi, khususnya menyikapi pemandangan fraksi Partai Golkar yang dinilai “menguliti” kritis dan tajam terhadap gubernur. Sehingga saat paripurna tiba dengan agenda penyampaian sikap dari gubernur, dijadikan momentum bagi Edy Rahmayadi untuk menanggapi dan menjawab segala laporan dan tanggapan dari masing-masing fraksi khususnya terhadap Fraksi Partai Golkar
Berdasarkan pantauan dan informasi diperoleh insan pers di gedung dewan, Gubsu Edy Rahmayadi secara terbuka menunjukkan emosional.dan kemarahannya di sidang paripurna. Hal itu dibenarkan Ketua Fraksi Partai Golkar, Syamsul Qomar.
“Iya gitulah tapi di forum saja (paripurna), tapi aku gak sambut,”kata Syamsul.Qomar akrab disapa SQ yang menilai emosional gubernur itu setelah menyikapi laporan Fraksi Partai Golkar.
Dia menyatakan di sidang paripurna itu Gubsu Edy Rahmayadi berulang kali menyebut namanya. “Sepertinya sudah geram kali dia sama kita (Golkar-ted). Supaya SQ tahu, saya nyatakan. Tapi yah sudah tahulah kita kemana lah itu ditujunya,”sebutnya.
Meski hanya menyebut nama SQ, bukan nama Ketua Golkar Musa Rajeckshah namun Gubsu Edy Rahmayadi terus menunjukkan emosionalnya di hadapan para wakil rakyat, pejabat OPD dan yang hadir di paripurna itu. “Karena sudah begini, maka saya pastikan hari ini bahwa saya akan maju di 2024 bertanding dengan saudara (SQ),”kata SQ meniru ucapan Gubsu Edy Rahmayadi.
“Sudah tahulah kita itu bahasanya seperti itu kemana ditujukannya. Karena saya sendiri kan tak ada maju jadi calon gubernur. Kenapa lah namaku aja yang disebut-sebutnya, bukan Syamsul Qomar tapi SQ. Sudah tahukah itu kemana bahasanya,”kata SQ sembari tertawa.
Sikap emosional Gubsu Edy juga diakui Anggota DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap. “Iya sepertinya begitu, mungkin karena menyikapi pandangan dari Fraksi Partai Golkar yang memang terbuka mengkritisi gubernur,”sebutnya.
Begitu juga anggota dewan lainnya yang enggan disebut jati dirinya. “Bahkan usai paripurna saat gubernur mau naik ke mobil juga berulang kali menyatakan dirinya siap maju dan bertarung,”sebut dewan lainnya.
FRAKSI GOLKAR
Sementara itu, sebelumnya Fraksi Partai Golkar dalam pemandangannya diantaranya menyoroti tajam soal pembangunan wisma atlet dan lapangan sepakbola di Siosar tidak tepat sebagai lokasi fasilitas olahraga, karena kondisi iklim geografi yang tidak mendukung sebagai sarana olahraga. Selain itu dukungan infrastruktur jalan yang tidak memadai serta akses yang terlalu jauh.
“Untuk itu agar dijelaskan bagaimana kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penetapan siosar tersebut,”kata Syamsul Qamar saat menjadi juru bicara Fraksi Partai Golkar
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menilai bahwa visi misi pembangunan Sumatera Utara terlebih pada LKPJ akhir tahun 2022 semakin jauh dari cita-cita Sumut Bermartabat, penggunaan anggaran pembangunan dan belanja modal semata hanya kepentingan melayani kebutuhan aparatur dan tidak bermanfaat apapun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat menjelang habisnya sisa masa jabatan kepemimpinan Gubernur Sumatera.. Fraksi Partai Golkar meminta agar semua kegiatan proyek multiyears yang menimbulkan kerugian agar diaudit oleh Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengevaluasi dan mendalami proyek tersebut.
“Hal ini telah diingatkan Fraksi Partai Golkar pada awal rencana pekerjaan ini dilaksanakan, namun saudara Gubernur Sumatera Utara malah menyebutkan seolah-olah Partai Golkar tidak mendukung pembangunan,”ungkap SQ.
“Oleh karena itu kegagalan proyek tahun jamak ini harus ditindak lanjuti dengan meminta proses penindakan hukum karena telah menyebabkan penggunaan anggaran yang menyalahi ketentuan dan terkesan perencanaan pekerjaan tahun jamak ini cenderung dipaksakan. Untuk itu juga Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) terkait proyek multi years yang dimaksud,”tegas SQ
Bahkan dalam pandangan fraksinya, Golkar juga mempertanyakan sikap gubernur apakah masih menilai Golkar tidak mendukung pembangunan. “Perlu kami tegaskan bahwa sejarah Partai Golkar sejak berdirinya tetap mendukung dan berada di garis depan memperjuangkan pembangunan rakyat dan bangsa indonesia,”tukasnya.
Lebihlanjut dalam pemandangannya,
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti banyak pelanggaran prosedural dan administrasi yang dilakukan PT PSU, dan dikhawatirkan akan hilangnya aset-aset PT PSU bila KSO tersebut dilaksanakan. “Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi kembali rencana KSO tersebut,”paparnya.(JML)
